REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo diminta untuk lebih memiliki sikap tegas terkait proses seleksi calon dirjen Pajak. Jokowi diharapkan juga jangan sampai tersandera oleh usulan panitia seleksi (pansel) yang kini telah mengantungi tujuh nama calon dirjen pajak.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Yogya Peduli. ''Presiden tidak boleh membiarkan calon dirjen Pajak yang terindikasi korupsi dan memiliki rekening gendut serta sensasi-sensasi lainnya, bisa lolos begitu saja menduduki jabatan penting di sektor penerimaan negara," kata Muhammad Ari Kurniawan, koordinator Aliansi Masyarakat Jogja Peduli, dalam keterangan tertulis yang diterima ROL di Jakarta, Jumat (16/1).

Kurniawan meminta agar presiden bisa melakukan penelusuran lebih aktif terhadap para kandidat dirjen Pajak yang namanya sudah masuk ke dalam pansel. Menurut dia, kasus pencalonan Kapolri bisa dijadikan pembelajaran untuk presiden Jokowi agar bersikap lebih berhati-hati.

"Presiden Jokowi tidak boleh dipermalukan untuk kali kedua oleh pansel. Jadi patut di ketahui Yogyakarta ini merupakan lumbung suara Jokowi-JK saat pilpres 2014. Untuk itu kami punya hak untuk memberikan masukan kepada Presiden Jokowi," kata Kurniawan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika