REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Denpasar, Hilmun Nabi' mengaku terkejut mendengar kabar calon Kapolri Budi Gunawan dijadikan tersangka oleh KPK.

Namun demikian, Hilmun mengaku angkat topi terhadap sikap tegas KPK yang telah menetapkan calon tunggal Kapolri itu sebagai tersangka. "Memang seharusnya demikian, kalau mau bersih-bersih, ya sapunya harus bersih dulu," kata Hilmun.

Kepada Republika di Denpasar, Selasa (13/1), anggota DPRD Kota Denpasar itu mengatakan, semestinya Presiden Joko Widodo bisa membaca sinyal yang diberikan KPK maupun PPATK. Sebelumnya sudah dikatakan kalau Budi Gunawan diduga tersangkut kasus rekening gendut.

Karena itu, Hilmun mengatakan, kalau sekarang KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, jangan ada yang menyalahkan KPK atau menuduh ada muatan politis. Dengan isyarat yang diberikan oleh KPK dan PPATK, seharusnya Jokowi tidak memaksakan keinginannya.

Dikatakan Hilmun, sudah seharusnya KPK bertindak tegas dan segera menyelesaikan masalah ini di jalur hukum.

Dia juga ingin melihat, bagaimana keputusan Jokowi lebih lanjut, apakah akan menarik Budi Gunawan atau tetap mengajukannya sebagai calon Kapolri. "Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya. Ini tontonan politik yang menarik," kata Hilmun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika