REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan menilai penunjukkan Kapolri seharusnya diiringi dengan audit dari KPK dan PPATK. 

"Saya mengimbau kepada teman-teman di Komisi III DPR agar meminta kepada presiden supaya calon (Kapolri) yang diajukan ini diproses KPK dan PPATK," ujar Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing pada Republika Online (ROL), Sabtu (10/1).

Sama seperti penyeleksian menteri-menteri Jokowi, keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga perlu dilakukan dalam penyeleksian calon Kapolri. Akan tetapi, Emrus menyatakan sejauh ini belum ada informasi bahwa Jokowi melibatkan KPK dan PPATK dalam menyeleksi calon Kapolri. 

Karena itu Emrus menilai DPR perlu mendorong Jokowi untuk melibatkan KPK dan PPATK jika surat bocoran itu terbukti benar.

"Kapolri ini kan penegak hukum. Justru Kapolri lebih penting melalui KPK dan PPATK daripada menteri," lanjut Emrus.

Dengan melalui proses audit KPK dan PPATK, masyarakat umum bisa meyakini jika kekayaan yang dimiliki Kapolrinya dari cara yang benar. Selain itu, Emrus juga menilai publik bisa kecewa jika Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam pemilihan Kapolri.

Sebelumnya, beredar bocoran surat dengan nomor R-01/Pres/01/2015 yang dikeluarkan pada 9 Januari lalu. Dalam surat yang dilayangkan kepada ketua DPR itu Jokowi meminta persetujuan untuk mengangkat Komsaris Jendral Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri yang baru menggantikan Sutarman. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika