REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, selama empat tahun Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dibentuk, belum ada perubahan signifikan dari daerah perbatasan. Karena itu, tahun ini menurutnya menjadi tantangan untuk membuktikan BNPP bisa memenuhi permintaan presiden untuk mengubah wajah perbatasan.

"Empat tahun berdiri tapi tidak optimal. Membangun koordinasi di internal Kemendagri saja belum ada kesamaan paham, paalagi dengan kementerianlain," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (9/1).

Ironisnya, kata Tjahjo, dana yang digelontorkan pemerintah untuk daerah perbatasan selama empat tahun itu sangat besar. Sayangnya, tidak sampai 20 persen dari total anggaran tersebut yang bisa direalisasikan dan dirasakan manfaatnya.

"Selama empat tahun ini anggaran yang triliunan rupiah itu tidak sampai 20 persen yang dikerjakan. Berarti tidak serius, padahal ini adalah wajah kita," ujarnya.

Karena itu, BNPP berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang sudah ditunjuk presiden harus melakukan percepatan. Tidak hanya dalam mmebangun infrastruktur fisik tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan.

"BNPP ini sudah empat tahun, tapi ya itulah wajah perbatasan kita. Tahun terakhir kalau memang tidak mampu bisa berkoordinasi, lebih baik bubar," ungkap Tjahjo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika