REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengapresiasi masukan dari wakil ketua DPR, Fadli Zon mengenai protes larangan rapat di hotel.

Namun sebagai pemerintah, pihaknya tidak bisa mencabut larangan tersebut. Karena sejak 1 Januari 2015, larangan itu tidak lagi bersifat himbauan, melainkan perintah.

Yuddy menyadari industri perhotelan membutuhkan penghasilan yang bisa membiayai semua operasional. Namun tidak lantas mengijinkan para pegawai pemerintah memakai hotel untuk rapat kedinasan.

Dalam hal ini, sebagai solusi, menurut Yuddy pemerintah daerah harus banyak menyelengarakan event berskala nasional. Mendorong peningkatan sektor pariwisata daerah dan ekonomi kreatif.

"Target wisatawan ditingkatkan dari sembilan juta jadi 20 juta, dan itu sudah dalam simulasi pemerintah. Kalau ini terlaksana, hampir semua hotel over (kelebihan pengunjung)," kata Yuddy ditemui di kompleks parlemen, Jumat (9/1).

Yuddy mengatakan hotel dibangun untuk membantu peningkatan khas daerah dari sektor pariwisata. Menurutnya  fungsi ini yang akan dikembalikan oleh pemerintah. Bukan untuk menampung dana APBD dari kegiatan-kegiatan kedinasan.

Untuk itu dia meminta para kepala daerah berinovasi menyelenggarakan acara yang bisa mendatangkan banyak orang. Sehingga dengan sendirinya pendapatan hotel bertambah.

"Contohnya Walikota Bogor bikin kirab budaya, jambore remaja, gelar seni, itu kan menghadirkan orang banyak. Kita harapkan para kepala daerah menghadirkan inovasi kegitan seperti itu sehingga hotel bisa menambah pendapatan," imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika