REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau siap untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi terjadi kembali pada Februari 2014.

"Pada prinsipnya kami berkomitmen untuk bersama-sama mencegah Karhutla tidak terjadi lagi di Riau," kata Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam rilis pers, Jumat (9/1).

Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman pemerintah daerah sudah melakukan beragam upaya untuk berbenah diri dan bersiap mencegah Karhutla.

Ia menyatakan selama 2014, pihaknya dan beberapa pemerintah kabupaten/kota di Riau telah melaksanakan rekomendasi audit kepatuhan dari pemerintah pusat dalam penanggulangan Karhutla.

Audit serupa juga dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan sektor kehutanan dan perkebunan. Menurut dia, audit ini akan terus dilakukan agar perusahaan-perusahaan itu memenuhi kewajibannya untuk mencegah terjadinya karhutla.

"Kami akan desak terus. Kalau ada alatnya yang kurang belum memenuhi standar harus segera dipenuhi. Sejauh ini mereka memenuhi apa yang kami perintahkan," katanya.

Sebelumnya, Pemprov Riau mendapat arahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaja di Jakarta, Kamis (8/1) terkait pencegahan Karhutla.

Dalam rapat kerja pencegahan Karhutla, Siti Nurbaja meminta pelaku usaha untuk ikut berperan mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang sudah terjadi bertahun-tahun itu.

"Tahun ini tidak boleh lagi ada kebakaran hutan dan lahan seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Menteri LHK.

Riau menjadi perhatian khusus sebab menjadi provinsi yang sering mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan, karena selama 2014 sempat terjadi dua periode puncak kebakaran pada Februari-Mei dan Juni-Oktober. Karena itu, Menteri LHK juga meminta dunia usaha bersama pemerintah bahu membahu memberdayakan masyarakat untuk pencegahan kebakaran.

"Kami akan menjadi simpul bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk mencari jalan keluar bersama dari persoalan kebakaran," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika