REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- DPR RI mengkritik apa yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap maskapai penerbangan Air Asia. Menurutnya pemerintah tidak dapat menggunakan kasus kecelakaan pesawat Air Asia ini sebagai momentum untuk mengeluarkan kebijakan menghapus biaya murah penerbangan.

Fahri mengatakan persaingan harga di industri membuat perang harga. Namun, hal itu justru menguntungkan masyarakat sebagai konsumen. Ia mengaku, tidak mengerti dengan logika yang digunakan pemerintah.

Sebab, dalam kasus Air Asia, pemerintah selalu berargumen bahwa biaya murah penerbangan membuat faktor keselamatan diabaikan. "Logikanya, dibangun isu yang paling murah paling berbahaya," kata Fahri Hamzah di gedung parlemen, Jumat (9/1).

Fahri menambahkan, kalau logika pemerintah seperti itu, maka berbahaya untuk konsumen. Sebab, semua akan dibuat standar paling murah. Akibatnya masyarakat semakin dipersulit pemerintah sendiri. Padahal, menurutnya yang bermasalah adalah pemerintah sendiri. Namun pemerintah justru melemparkan kesalahan itu dengan menindak pihak lain.

"Harusnya pemerintah malu, tidak bisa menyediakan transportasi murah bagi masyarakat," imbuh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera ini.

Fahri mencurigai seperti ada pihak yang kalah bersaing dalam bisnis ini lalu minta tolong ke pemerintah, kemudian pemerintah menginjak pesaing itu. Dari awal, kata Fahri, Menteri Perhubungan dapat dituduh mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan bisnis dengan menginjak pesaing-pesaing yang murah.

"Semua yang murah dihapus, Kereta Api yang dimonopoli pemerintah saja sekarang mahal, harga gas melon juga akan dinaikkan, BBM naik, sekarang maskapai penerbangan dipermasalahkan," tegas Fahri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika