REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten mengaku setuju dengan rencana penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan wisata. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar pengunjung bisa nyaman saat berkunjung ke tempat wisata.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, Endrawati, mengatakan selama ini banyak PKL yang sering memaksa pengunjung membeli dagangannya. 

"Memang banyak di tempat wisata pedagangnya malah memaksa, itu nggak baik," kata Endrawati di Kantornya, Jumat (9/1).

Karenanya, Endrawati setuju dengan rencana tersebut. "Kalau memang rencananya ditertibkan kami setuju agar tujuan wisatawan berkunjung tercapai, yaitu mencari hiburan," ungkapnya.

Namun, Endrawati mengaku kesulitan dengan penertiban PKL ditempat wisata terbuka yang dikelola oleh pemilik tanah dan aparat desa. Menurutnya, jika kasusnya seperti itu pemerintah hanya bisa mengimbau.

"Untuk sekarang banyak PKL yang musiman, paling ada kalau ada momen seperti tahun baru atau weekend saja, karena kalau hari biasa mereka tidak jualan," kata Endrawati.

Endrawati juga mengatakan bahwa rencana menertibkan PKL di kawasan wisata juga upaya mewujudkan keamanan dan kenyamanan wisatawan. 

"Karena, rata-rata orang yang berwisata ingin menghabiskan uang dan bersenang-senang, tapi jangan sampai pedagang mematok harga yang berlebihan," katanya.

Karena itu Disbudpar Provinsi Banten sudah mengeluarkan surat edaran tentang pedagang yang harus mencantumkan hargan. 

"Itu agar pengunjung merasa tidak ditipu dan pasti," jelasnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika