REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertahanan menyiapkan 120 pakar siber untuk memperkuat pasukan siber guna mengelola isu-isu terkait dengan informasi teknologi termasuk upaya perlindungan terhadap serangan siber di Indonesia.
"Rencananya (jumlah) 120 orang. Masih ada sedikit, kami lagi didik. Kami tinggal menunggu pelatihan. Sekarang baru melatih 50 pasukan siber. Satu tahun kami bisa mendapatkan yang terbaik kira-kira 15 orang maka empat kali latihan bisa 60 per tahun. Kuotanya 120 orang," kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Kompleks Istana Presiden, Rabu (7/1).
Menurut Menhan, pasukan itu akan mengamankan kepentingan nasional dan menangkis serangan. Sebelumnya, Selasa (6/1) Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan pembentukan badan siber nasional.
"(Selama ini) dalam bentuk masih desk, masih kantor dan sifatnya belum koordinatif. Nah, mengingatkan kebutuhan negara akan isu bagaimana kita meng-adres isu siber, kami mengajukan untuk membentuk badan siber nasional, karena sekarang ini boleh dikatakan dari sisi siber, kita ini rentan, hanya untuk bertahan. kalau di negara lain bukan hanya untuk bertahan, bahkan untuk menyerang," katanya.
Ia mengatakan dengan kompleksitas dan kemajuan penggunaan informasi teknologi saat ini maka Indonesia dirasa perlu mengelola secara khusus isu terkait siber.
"Nanti kami bicarakan mengenai badan, yang lebih penting bukan badan itu berada di mana, tapi fungsi ini berjalan dulu. Proses bisnis yang ada sekarang yang masih sifatnya sektoral, berjalan dulu, sambil nanti kami bicarakan mengenai badan karena kan di pemerintahan banyak badan lain," katanya.
Sementara itu Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan selama ini belum ada koordinasi secara nasional untuk isu-isu terkait teknologi informasi.
"Jadi begini, Kominfo itu punya pengaman sendiri, bank punya sendiri, PLN punya sendiri, tapi secara nasional itu belum ada. Badan siber nasional ini akan memagari seluruhnya, walaupun di dalamnya ada masing-masing bekerja, tapi terintegrasi," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika