Rabu 07 Jan 2015 17:00 WIB

Evaluasi Interpelasi BBM, Golkar: Pemerintah Jangan Anggap Rakyat Bodoh

Rep: Muhammad Akbar Wijaya/ Red: Bayu Hermawan
 Ketua Fraksi Golkar DPR Ade Komarudin (kanan) didampingi Sekretaris Fraksi Bambang Soesatyo memberikan keterangan terkait pelaksanaan Munas Golkar Jakarta di Jakarta, Ahad (7/12). (Antara/Wahyu Putro)
Ketua Fraksi Golkar DPR Ade Komarudin (kanan) didampingi Sekretaris Fraksi Bambang Soesatyo memberikan keterangan terkait pelaksanaan Munas Golkar Jakarta di Jakarta, Ahad (7/12). (Antara/Wahyu Putro)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya akan mengevaluasi pengajuan hak interplasi kenaikan BBM kepada pemerintah.

Hal ini dilakukan seiring kebijakan pemerintah yang kembali menurunkan harga BBM jenis premium dan solar. "Ya kami akan evaluasi soal penurunan itu," ujarnya saat dihubungi Republika, Rabu (7/1).

Meski begitu, Bambang memastikan pengajuan interplasi tetap akan dilakukan. Menurutnya evaluasi hanya menyangkut kajian sejauh mana dampak penurunan harga BBM terhadap harga kebutuhan bahan pokok di pasaran.

"Ya tetap berlanjut dan pararel dengan evaluasi yang sedang kita lakukan," katanya.

Ia menolak klaim pemerintah soal penurunan harga BBM jenis premium dari Rp 8500 menjadi Rp 7600. Sebab menurutnya sebelumnya pemerintah telah menaikan harga BBM jenis premium dari Rp 6500 menjadi Rp 8500.

"Anak SD juga tahu naik Rp 2000 terus turun Rp 900 tetap saja naik Rp 1.100," tegasnya.

Pemerintah semestinya tidak menganggap bodoh rakyat. Bambang mengatakan penggalangan interpelasi akan terus berlanjut usai reses pertengahan januari mendatang. Menurutnya penurunan harga BBM Rp 900 semakin menkonfirmasi pemerintah sembrono dan amburadul dalam tata kelola migas dan negara.

"Walaupun kini diturunkan, namun kenaikan sebelumnya telah membuat harga-harga melambung tinggi dan mengorbankan rakyat," jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement