REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan terdapat lebih dari 100 izin penerbangan yang terkait dengan keselamatan perlu dibenahi.
Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Keterbukaan Informasi Publik Hadi Mustofa Djuraid mengatakan, saat ini Kemenhub sedang melakukan audit dan investigasi terhadap otoritas bandara dan operator dan dengan menggandeng Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Kemenhub siap membuka seluas-luasnya terkait kasus tersebut.
"Kita buka seluas-luasnya, apakah itu ada oknum, dugaan jual beli rute, KPK akan membantu kita juga menyambut," ujarnya saat konferensi pers yang bertajuk 'Tragedi AirAsia, Televisi dan Harapan Publik' di gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (7/1).
Hadi mengatakan hal itu lah yang menjadi salah satu sebab Indonesia masih menempati urutan kedua dalam peringkat "Federal Aviation Administration" yang menjadi faktor tidak membolehkan maskapai Indonesia terbang ke Amerika Serikat dan Eropa.
Untuk itu, Hadi mengatakan dengan kejadian jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 merupakan momentum untuk pembenahan secara menyeluruh.
"Sekarang ini, Kemenhub sedang dibuka kotak pandoranya, kita akan bongkar, mungkin sini seperti fenomena gunung es, hanya atasnya saja nampak, masalah yang di bawahnya lebih besar atau menggurita," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika