REPUBLIKA.CO.ID, PENJARINGAN -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituntut segera mengatasi banjir serta permasalahan lingkungan lainnya di Ibu Kota. Tuntutan itu dilayangkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Menurut Direktur Walhi Jakarta, Puput TD Putra, pembangunan di Jakarta banyak mengandung problematika terkait perubahan peruntukan lahan atau penggunaan lahan land use.

"Itu terjadi selama beberapa dekade terakhir, bila kita mau urai pastinya akan ditemukan banyak persoalan karut marutnya pratek alih fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)," kata Puput, Senin (5/1).

Walhi, kata Puput, mengusulkan audit lingkungan di Jakarta. Sebagai langkah awalnya, pemerintah bisa menghentikan segala macam bentuk ekploitasi yang merugikan serta berdampak terhadap lingkungan hidup.

Sedangkan dalam menyikapi persoalan banjir rob di Jakarta, sebaiknya Pemprov DKI perlu melakukan gerakan kolektif bersama masyarakat tradisional. Walhi juga menyarankan agar Pemprov DKI segera menyusun program-program dalam pengolahan lingkungan hidup yang sifatnya baik dan berkelanjutan.

"Dalam konteks ini Walhi menyebut itu sebagai langkah pemerintah dan pengembang dalam rangka pengendalian banjir di wilayah tersebut," ujar Puput.

Ikuti Whatsapp Channel Republika