REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pemeritah Kota Depok bakal membatasi izin pembangunan pabrik pada 2014. Kebijakan itu dikeluarkan untuk menjaga agar Depok tidak rusak dan tetap menjadi daerah resapan air.
"Kita cukup dua pabrik saja," kata Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, Ahad (4/1).
Menurut mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Depok tidak perlu membangun lagi pabrik sebagai salah satu mata pencarian masyarakat Kota Belimbing. Sebab, kata dia, mayoritas warga Depok merupakan pekerja di DKI Jakarta. Sementara penduduk asli yang mencari nafkah di Depok lebih terfokus di sentra industri rumahan (home industry) dan peternakan.
Pembatasan pabrik dilakukan setelah Nur Mahmudi melihat letak topografi Depok sebagai daerah resapan air. Ia menyebut, letak topografi yang berada pada cekungan menjadikan struktur tanah Depok tidak bisa ditempati banyak pabrik.
Selain itu, banyaknya setu dan sebagai daerah aliran Sungai Ciliwung membuat Depok harus menjaga lingkungan agar bisa menjadi daerah penahan air. "Sehingga tak terjadi banjir di hilir Jakarta," ucap Nur Mahmudi.
Nur Mahmudi mengatakan, Pemkot Depok akan memperkuat perekonomian lewat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut Nur Mahmudi, usaha memperkuat UMKM juga untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). "Kita perkuat di UMKM," tegas pria kelahiran Kediri 53 tahun silam itu.
Mantan menteri Kehutanan ini menuturkan, memperkuat sentra UMKM menjadi salah satu solusi untuk mendongkrak pendapatan daerah daripada mendirikan pabrik baru.
Menghadapi MEA, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor, mengingatkan umat Muslim Indonesia mengumpulkan bekal yang cukup. Tujuannya agar mampu bersaing dan memiliki daya saing tinggi dengan para pekerja asing.
"MUI berperan untuk tetap mengembalikan bangsa kepada ajaran agama, dengan mengintensifkan dakwah," kata Ketua MUI Kota Bogor, KH Adam Ibrahim di Bogor, akhir pekan lalu.
Kiai Adam mengatakan, melalui dakwah yang dilakukan anggota MUI untuk menyadarkan umat agar kembali ke jalan yang benar dan mengendalikan hawa nafsu selama di dunia. Saat ini, menurut Kiai Adam, umat manusia lebih mendahulukan hawa nafsunya dan melupakan Allah swt. Seperti merayakan malam tahun baru dengan berpesta pora dan membakar petasan sebagai bentuk kesia-siaan.
Selain itu, lanjut dia, korupsi yang dilakukan oleh para pejabat karena hati nurani yang telah ditutup melupakan Tuhan sehingga menyengsarakan masyarakat kecil.
"Mendahulukan hawa nafsu, mengejar dunia, akhirnya yang kita dapatkan adalah celaka. Seperti para koruptor itu, yang akhirnya harus menghabiskan sisa waktunya di penjara," katanya.
Dengan kondisi itu MUI memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan umat ke jalan agama melalui jalan dakwah. "Menjalankan ajaran agama bukan berarti menjauhkan dunia, tetapi menyeimbangkan antara dunia dan akhirat," katanya.
Adam menambahkan, momen tahun baru dan Maulid Nabi Muhammad saw hendaknya menjadi kesempatan bagi umat untuk meneladani sifat Rasulullah saw yang jujur, tekun beribadah dan bekerja keras. Sehingga membuat perubahan dalam hidup agar di masa yang akan datang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika