REPUBLIKA.CO.ID,MAMUJU -- Pejabat di Provinsi Sulawesi Barat diminta memahami isu strategis pembangunan nasional dalam menyusun program pembangunan daerah agar sinergis guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Pejabat Sulbar belum memahami secara penuh isu starategis pembangunan nasional dalam menyusun program pembangunan sehingga ini mesti menjadi evaluasi Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh terhadap pemerintahannya kedepan," kata Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, koreksi Kementerian Dalam Negeri menyatakan, tingkat kemampuan aparatur pejabat Sulbar dalam menyusun program pembangunan daerah masih rendah harus direspons dan diperhatikan serius sehingga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan.
Menurut dia, hasil evaluasi Kemendagri telah menyatakan kegiatan pembangunan yang disusun pejabat di Sulbar belum secara lansung menopang isu starategis pembangunan nasional. "Perencanaan pembangunan yang dilakukan pejabat pemerintah di Sulbar masih rendah sesuai evaluasi Kemdagri, ini harus jadi evaluasi ke depannya," katanya.
Rahim mengatakan, pengangguran dan penyediaan lapangan kerja, kemiskinan, ketahanan pangan, investasi dan daya saing produk, infrastruktur wilayah. Kemudian pendidikan untuk semua dan berbasis kompetensi pasar kerja, akses dan mutu pelayanan kesehatan, kelestarian lingkungan hidup mitigasi dan adaptasi bencana serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Ia berharap kedepan pejabat Sulbar dapat memiliki komitmen moral dan politik dalam memastikan bahwa setiap perencanaan pembangunan yang mengunakan anggaran daerah harus memiliki efek lansung kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat. "Jangan hanya mengeruk keuntungan pribadi, atas nama jabatan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
