REPUBLIKA.CO.ID, MAKASAR-- Opsi yang ditawarkan Amien Rais akan diterima oleh sebagian besar Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional, termasuk di Sulawesi Selatan, kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN Sulsel Ashabul Kahfi.
"Khusus di DPD Sulsel ada 26 suara. Soal opsi yang ditawarkan Pak Amien, memang sebagian besar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) selaku pemilik suara menerima itu. Akan tetapi semua masih terbagi," ujarnya di Makassar, Jumat.
Jelang Kongres PAN yang bakal digelar pada bulan Maret 2015, kata Ashabul, sejumlah opsi telah beredar, salah satunya adalah menunjuk Ketua MPR RI Zulkifli Hasan sebagai calon ketua umum menggantikan Hatta Rajasa.
Sementara itu, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa diusulkan untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP PAN). "Opsi ini telah ditawarkan kepada pemilik suara," katanya.
Ashabul pun mengakui jika sebagian besar DPD PAN se-Sulsel sudah melakukan pertemuan, baik dengan Hatta Rajasa maupun Zulkifli Hasan. Hasil pertemuan itulah yang menjadi rujukan bagi DPD dalam memberikan suaranya di kongres nanti.
"Memang ada yang ke Pak Hatta dan ada juga ke Pak Zulkifli. Pertemuan itulah yang mereka jadikan pertimbangan nantinya. Apakah tetap ke Pak Hatta atau menyeberang ke Zulkfli Hasan. Jadi, memang masih terbagi," katanya.
Ashabul sendiri yang sebelumnya berkeras berada di barisan Hatta Rajasa, kini sudah berpaling mendukung Zulkifli Hasan. Itu terlihat saat pertemuan konsolidasi Zulkifli Hasan dengan PAN kabupaten/kota di Rumah Makan Sariwangi pada akhir tahun lalu.
Pertemuan konsolidasi pemenangan Zulkifli Hasan tersebut ikut dihadiri Ashabul, termasuk anggota Fraksi PAN DPR RI Andi Taufan Tiro, Indira Chunda Thita Yasin Limpo, dan Yandri Susanto. Dalam pertemuan itu, sebanyak 24 ketua PAN kabupaten dan kota menandatangani dukungan kepada Zulkifli menjadi ketua umum pada kongres mendatang.
Zulkifli Hasan sendiri di hadapan para ketua dan pengurus PAN kabupaten dan kota se-Sulsel, menyatakan akan memperjuangkan tradisi baru yang lebih demokratis, yakni memberikan kewenangan kepada pengurus daerah memutuskan pencalonan bupati atau wali kota, serta menentukan pimpinan Dewan dari legislator yang terpilih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
