REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto tidak mau berspekulasi soal kemungkinan pemerintah menurunkan harga BBM jenis premium pada awal Januari 2015. Sebab menurutnya pemerintah tidak pernah memberi informasi yang jelas kepada publik mengenai masalah tersebut.

"Kita tunggu saja. Kita sudah bosan dengan kabar-kabar," kata Agus kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (30/12).

Agus mengakui pemerintah berwenang menentukan harga BBM tanpa izin DPR. Namun pemerintah wajib meminta persetujuan DPR apabila ingin mengalihkan subsidi BBM ke dalam program-program sosial dan pembangunan. "Apabila subsidi berubah bentuknya perlu izin DPR," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan pemerintahan Jokowi telah melukai hati rakyat dengan menaikan harga BBM jenis premium dan solar, harga gas, dan tarif dasar listrik (tdl). Padahal saat itu harga minyak mentah dunia sedang turun. "Pemerintahan Jokowi menaikkan bbm betul-betul melukai hati masyarakat," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika