REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Nasdem, Kurtubi meminta pemerintah tidak buru-buru menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Sebab kilang minyak Pertamina belum mampu produksi BBM jenis pertamax secara optimal.
"Kita harus realistis, kilang-kilang minyak Pertamina masih memproduksi BBM premium," kata Kurtubi di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (24/12).
Kurtubi mendukung ide penghapusan BBM premium yang direkomendasikan Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Karena premium bukan hanya tidak ramah lingkungan, tapi harganya murah dan banyak disalahgunakan mafia migas. "Ini tujuannnya untuk hilangkan mafia. Kita dukung," ujarnya.
Ia menilai, penting bagi pemerintah memberi waktu kepada Pertamina menyiapkan diri memproduksi pertamax secara optimal. Jika tidak, pemerintah terpaksa kembali harus terjebak pada impor. "Kalau dalam waktu beberapa bulan, kita harus impor besar, itu bisa dimainkan pengusaha di Singapura," katanya.
Sembari menunggu kesiapan Pertamina, pemerintah sebaiknya mulai membuka kilang minyak baru. Kurtubi mengatakan penghapusan premium harus dikaitkan dengan upaya swasembada BBM. "Agar pertamax dipenuhi dalam produksi dalam negeri," ujarnya.
Kurtubi tak yakin dengan klaim Pertamina yang menyatakan mampu meningkatkan produksi pertamax dalam waktu sebulan ke depan. Klaim itu dianggap hanya berlaku kilang minyak di Cilacap. "Tapi itu jauh dari cukup untuk menutupi penggunaan premium yang akan dihapus," katanya.
Ia pun memastikan Pertamina harus memperbarui kilang lama mereka. Sekaligus membangun kilang baru. Dia menyarankan agar kilang baru dibangun di lokasi yang dekat dengan konsumen. Sehingga, ongkos distribusi menjadi lebih efisien.
Dia mencontohkan Pertamina perlu membangun kilang baru di lombok. Sehingga tidak ada ketergantungan dengan kilang di Balikpapan dan Cilacap.
"Jadi tidak boleh kilang di satu lokasi saja. kalau perang dengan tetangga, bisa dihancurkan ekonomi kita dengan mengebom kilang minyak saja," papar Kurtubi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika