REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan negara bisa berhemat triliunan rupiah setelah adanya larangan rapat dinas di hotel. "Selama dua bulan ini kementerian yang saya pimpin sudah bisa berhemat miliaran rupiah, setelah keluarnya aturan rapat dinas tidak dilakukan di hotel. Jika seluruh kementerian dan dinas di provinsi serta kota/kabupaten tidak sedikit-sedikit rapat di hotel maka triliunan rupiah uang negara bisa dihemat," kata Yuddy kepada Antara di Sukabumi, Selasa.
Diakuinya, banyak pengusaha tempat wisata khususnya hotel yang protes dengan adanya peraturan tersebut, tetapi yang penting tidak merugikan bangsa. "Bahkan, dengan penghematan ini uang yang biasanya digunakan hanya untuk rapat, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah sekali rapat, bisa dialihkan untuk penggunaan yang lebih penting," katanya.
Selain itu, kata menteri, dana untuk rapat yang tidak digunakan itu ternyata banyak fungsinya, seperti untuk pembangunan sekolah, subsidi masyarakat tidak mampu, kesehatan, pembangunan jalan dan lain-lain. "Karena itu, jika peraturan ini terus ditanamkan maka selama lima tahun ke depan berapa anggaran untuk rapat dinas di hotel yang bisa dihemat dan sudah pasti akan menguntungkan negara," ujarnya.
Ia mengingatkan setiap kedinasan, pemerintahan ataupun kementerian punya tempat khusus untuk rapat yang bisa menampung ratusan orang. "Sayang jika ruang itu tidak digunakan atau hanya menjadi simbol. Saya hanya mengimbau aparatur pemerintahan agar gunakan anggaran hanya untuk kepentingan yang paling penting," katanya.
Menurutnya, dengan adanya penghematan uang untuk rapat maupun perjalanan dinas, akan bisa membantu anggaran yang kurang khususnya peningkatan kualitas bangsa seperti pendidikan dan kesehatan serta membuka lapangan pekerjaan baru. Pengusaha hotel juga sudah punya cara lain untuk memperoleh pemasukan, karena bagaimana pun juga pengusaha pasti akan mencari celah untuk menambah pemasukan usahanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika