REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah harus fokus menyejahterakan masyarakat. Bukan menciptakan atau mengurusi kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Islam.

"Kita mengimbau agar Presiden arahnya untuk masyarakat aman dan sejahtera yang baik bukan merepotkan umat islam dengan kebijakan-kebijakan yang kecil dan aneh-aneh,"ujar Ketua IKADI Satori Ismail pada Republika, Selasa (23/12).

Karena menurutnya, selama berjalan langkah-langkah Pemerintah Jokowi-JK belum pada upaya untuk menyejahterakan masyarakat.

Bahkan secara tidak langsung justru memangkas masalah-masalah yang penting, dan menimbulkan banyak kebijakan baru yang mengundang banyak komentar. Pemerintah seakan lupa dengan tugas pokoknya membuat masyarakat sejahtera.

"Secara umum, sejak awal pemerintahan ini yang diurusi bukan permasalahan masalah pokok pemerintahan. Harusnya tugas utama Presiden, melindungi bangsa dan menyejahterakan bangsa,"jelasnya.

Justru muncul banyaknya isu-isu yang berkaitan dengan umat Muslim. Misalnya, pelarangan doa, jilbab panjang dan lainnya.

Tapi, orang-orang yang telanjang dan pakai tank top tidak diurusi. Jika ini benar menurutnya, hal ini berarti ingin mempersempit gerak umat islam.

"Hiburan aurat tidak dipermasalahkan, orang berjilbab panjang diuruskan, umat Islam selalu diobok-obok kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban agamanya, masalah non Islam tidak diuruskan,"tegas Satori.

Padahal harusnya sebagai negara yang mayoritas umat muslim, harus memberikan kebebasan pada muslim untuk menjalankan segala perintahnya dengan baik.

Nampaknya ada agenda apa yang akhrnya umat islam diserang terus. Tak heran  ada koreksi atas pemerintahan sekarang yang kurang bagus,"kata Satori.

Ikuti Whatsapp Channel Republika