REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Silmy Karim hari ini resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Pindad (Persero). Kepastian pengangkatan Silmy disampaikan oleh Deputi Bidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN, Muhamad Zamkhani, dengan menyerahkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-270/MBU/12/2014 disaksikan jajaran direksi dan komisaris Pindad di kantor Kementerian BUMN.

Zamkhani meminta agar Silmy dan jajaran direksi lebih bisa fokus dalam peningkatan kapasitas produksi dan pemenuhan kebutuhan alutsista TNI / Polri yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. “Kini susunan dewan direksi telah lengkap, dengan demikian Pak Silmy bisa kerja lebih keras dan solid untuk menjawab kebutuhan pasar alutsista domestik bagi TNI dan Polri,” ujar Zamkhani.

Silmy dalam kesempatan ini menyambut baik penunjukan dirinya sebagai Direktur Utama Pindad. Sosok yang dikenal sebagai profesional yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan pertahanan ini telah lama menggeluti kebijakan dan seluk beluk industri pertahanan di Indonesia.

Kepada media yang menemuinya di kantor Kementerian BUMN Silmy menegaskan sikapnya untuk menguatkan kemandirian industri pertahanan yang telah menjadi tugas pokok Pindad. “Saya sedang pelajari, dan kami yakin dengan dukungan pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya dari Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, TNI dan Polri, maka Pindad mampu untuk merancang program peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar domestik,” ujarnya.

Peningkatan kapasitas produksi ini, sambung Silmy, sejalan dengan tekad manajemen untuk menjawab tantangan membangun kemandirian industri pertahanan. Dalam catatan Silmy manajemen Pindad akan fokus pada produksi peluru berbagai kaliber, termasuk kaliber besar seperti 20mm dan 105mm yang diperlukan TNI, juga kendaraan tempur yang telah dirintis dengan hadirnya panser Anoa, kendaraan taktis Komodo hingga panser kanon 90mm yang diberi nama Badak.

Disamping peningkatan kapasitas produksi, strategi lain yang akan dipertajam oleh Silmy adalah dengan menggandeng mitra strategis dari mancanegara yang telah memiliki reputasi dan jaringan pemasaran alutsista global. Kepada media Silmy menegaskan Pindad telah merintis berbagai program kemitraan strategis yang dapat membantu terjadinya alih teknologi dan pembukaan pasar baru.

Ia lantas mencontohkan upaya kerjasama dengan Rheinmetall Denel Munition (RDM) yang juga berinduk ke Rheinmetall di Jerman untuk membangun pabrik amunisi kaliber besar yang berlokasi di Turen, Malang, merupakan bagian dari upaya strategis untuk peningkatan kapasitas produksi dan penguasaan teknologi bagi para karyawan Pindad untuk memenuhi kebutuhan domestik bagi TNI. “Lebih dari itu sekaligus kami menekankan pula pada kerjasama ini mesti mencakup upaya memenuhi permintaan pasar amunisi kaliber besar di dunia yang merupakan bagian dari supply chain global yang harus kita kuasai kelak,” ujarnya.

Silmy ditunjuk sebagai pengganti Sudirman Said, pendahulunya, yang kini telah menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Sudirman menyambut gembira pengangkatan Silmy. “Saya mengenal saudara Silmy Karim sebagai seorang profesional yang integritas dan komitmennya untuk pengembangan industri pertahanan tak perlu diragukan. Ia memahami dengan sangat baik seluk beluk Pindad dan industri pertahanan karena merupakan salah satu arsitek dalam Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang dibentuk pemerintah sebagai tindak lanjut penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan,” ujar Sudirman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika