REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Amirsyah Tambunan mengendus tanda-tanda upaya pemerintah meminggirkan umat Islam. Sebelumnya Amirsyah menyebut negara ini dirasa kian digiring menjadi negara lebih sekuler dan liberal.
Kecenderungan tersebut, menurut Amirsyah, dapat dirasakan dari beberapa wacana kebijakan yang sempat dikeluarkan pemerintah, seperti wacana revisi peraturan pendirian rumah ibadah, sampai isu terbaru beredar terkait larangan jilbab syar'i di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Indikasinya dapat dirasakan mulai revisi peraturan yang menyangkut agama, wacana pengosongan kolom agama dalam KTP, Tatib doa di sekolah, dan terakhir soal larangan jilbab BUMN yang sangat kontraproduktif," ujar Amirsyah di Jakarta kepada Republika Online (ROL), Senin (22/12).
Menurut Amirsyah, semakin terasa ada upaya-upaya mengubah tatanan tradisi yang sudah berjalan menjadi lebih sekuler dan liberal. Juga upaya pelan-pelan menusuk jantung akidah umat.
Dia menyarankan, lebih baik pemerintah menata birokrasi, memikirkan peningkatan kinerja dan kualitas SDM daripada menganggu kehidupan umat beragama. Amirsyah menambahkan, pihaknya tengah meninjau perkembangan terkait hal ini lebih lanjut. "Kita lihat saja dulu perkembangannya. Tapi saya mengimbau Presiden tolong tertibkan para pembantu alias Menterinya agar jangan kerap mengeluarkan wacana kebijakan yang meresahkan Muslim," kata dia.
Sebelumnya di tempat yang sama, Ustaz sekaligus mantan pendeta Syamsul Arifin Nababan juga mengaku merasakan kecenderungan pemerintah menggiring negara agar semakin sekuler dan meminggirkan umat Islam. Bahkan indikasi tersebut, kata dia, tinggi sekali.
Ia melihat, gejala seperti ini mirip kasus yang pernah dialami Turki. Di mana sistem khilafah Islamiyah yang sebelumnya berjaya, perlahan runtuh oleh orang-orang yang membawa pulang ilmu dari Barat. "Ini menjadi tantangan kita bersama, baiknya orang soleh yang jadi pemimpin," imbuh dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
