REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie nampaknya telah menutup pintu rapat-rapat untuk berdamai dengan kubu Agung Laksono. Golkar versi Musyawarah Nasional Bali ini memandang pengadilan adalah jalan terbaik untuk membuktikan kubu mana yang lebih sah.
"Menurut saya ga perlu perdamaian, kita selesaikan di pengadilan. Kita buka-bukaan, mana yang munas odong-odong, mana yang benar," kata Bendahara umum Golkar versi Munas Bali, Bambang Soesatyo kepada Republika, Sabtu (20/12).
Ia menilai ada perbedaan prinsip yang bertolak belakang dua kubu ini. Sehingga kecil kemungkinan untuk bisa disatukan.
"Karena secara prinsip kita beda. Yang satu mau Golkar tetap bersama pemerintah, yang satu ga mau. Ga akan ketemu," ujar kader Golkar kubu Aburizal Bakrie ini.
Terkait doktrin Golkar yang disebut harus berkarya bersama pemerintah, Bambang menilai itu pemikiran politik partai pada masa lalu. Menurutnya tidak ada doktrin seperti itu pada Golkar yang sekarang, dimana akan tetap menjadi penyeimbang.
"Itu Golkar lama, Golkar baru ga ada urusan sama pemerintah. Kita jadi penyeimbang," ungkapnya.
Ia bahkan menyebut argumentasi Golkar bersama pemerintah, hanya sebuah pembenaran untuk mendapat jabatan di eksekutif. Sementara pihaknya hanya fokus untuk menjadikan Gokar sebagai partai yang maju dan berperan sebagai pengawal pemerintah.
"Itu hanya argumentasi, pembenaran supaya mendapat iabatan lagi di pemerintah. Kami yang penting Golkar maju, menang, dan jadi penyeimbang seperti PDI-P 10 tahun kemarin," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika