REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto meminta pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) fokus mengatasi persoalan anjloknya nilai tukar rupiah.

Pemerintahan Jokowi harus mengakhiri berbagai kebijakan yang hanya berorientasi pencitraan.

"Gak perlu terlalu banyak kebijakan nyeleneh. Kebijakan untuk pencitraan sudahi semua," kata Agus kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (19/12).

Pemerintahan Jokowi jangan terlalu gengsi meneruskan program-program pemerintahan SBY. Menurut Agus banyak program pemeritahan SBY yang bagus seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Namun program-program itu kini diubah namanya oleh Jokowi dengan istilah baru seperti Kartu Indonesia Pintar untuk mengganti program BSM, Kartu Indonesia Sehat untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Ini kan pencitraan yang enggak enak. Hal seperti ini perlu ditinggalkan," ujarnya.

Agus mengatakan nilai tukar rupiah sudah mencapai titik kritis. Jika dibiarkan bukan tidak mungkin krisis ekonomi yang terjadi pada 1998 kembali terulang. Dia meminta tim ekonomi di Kabinet Kerja Jokowi mencari solusi terbaik, bukan malah menyalahkan pemerintahan SBY.

"Jangan menyalahkan saja. Pak SBY jauh lebih baik," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika