REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Jumat (19/12) siang ini akan mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk menggali informasi lebih dalam tentang rekening gendut kepala daerah dan membahas area rawan korupsi.

"KPK sebenarnya mau datang ke sini, tapi saya ngalah saya yang ke sana. Karena dua kali mereka ke sini terus, gantian saya datang ke sana sekitar pukul 13.00 WIB," kata Tjahjo.

Menurut dia, banyak hal yang akan dibahas bersama KPK nantinya. Pembahasan pokok, tentang rekening gendut kepala daerah. Diketahui hampir 400 kepala daerah bermasalah hukum dan sebagian besar diduga melakukan tindak pidana korupsi.

"Kami tidak bisa tahu rekening gendut itu berapa kilo. Kami hanya bisa konsultasi," ujarnya.

Untuk menekan korupsi dan rekening gendut pejabat daerah, menurut Tjahjo sebenarnya kemendagri telah melakukan beberapa hal. Misalnya mengubah sistem pelaporan keuangan menjadi basis akrual. Menertibkan APBD di semua daerah dengan memangkas anggaran yang dinilai tidak perlu seperti perjalanan dinas, hibah, dan bansos.

Namun untuk menindak pejabat daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, koordinasi dengan KPK dinilai lebih efektif. Karena menurut Tjahjo, KPK pasti memilikiinformasi yang lebih lengkap dan valid.

Selain membahas rekening gendut, dia melanjutkan, dia juga akan memperbaharui informasi mengenai area rawan korupsi. Serta penanganan kasus KTP Elektronik dan kasus hukum lainnya di lingkungan kemendagri.

"Yang saya tahu kan macam-maca, sebelum saya masuk ada penggerebekan di sini. Kan harus tahu, karena di sini pada diam semua," ungkap politisi senior PDIP tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika