REPUBLIKA.CO.ID,KULON PROGO -- Ratusan warga pesisir Desa Bugel Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendatangi Kantor PLN Rayon Wates untuk meminta klarifikasi atas belum direalisasikannya pemasangan jaringan listrik ke daerah mereka.
Koordinator aksi Taufik Ismail di Kulon Progo, Kamis, mengatakan PLN yang akan memasang aliran listrik di daerah Bugel, Kecamatan Panjatan menunda-nunda lantaran di intervensi oleh pihak PT JMI yang menyatakan kawasan pertanian di Desa Bugel termasuk dalam dokumen kontrak karya kawasan penambangan pasir besi. "Kami menduga ada intervensi dari PT JMI. Hal ini dikarenakan, kami menolak rencana adanya perusahaan pasir besi. Atas kejadian ini, kami ke sini menuntut PLN segera memberi hak masyarakat petani mengakses listrik," kata Taufik.
Dia mengatakan pengajuan yang telah jaringan listrik pada pertengahan 2014. Pengajuan itu semula sempat direspon PLN dengan pemasangan lebih dari 50 tiang atau togor jaringan di lokasi. Setiap warga juga telah membayar sejumlah uang kepada pihak ketiga dari PLN yang memasang tiang. Besarannya mulai dari Rp1 juta - Rp2 juta, ditambah pendirian gubuk permanen untuk pemasangan meteran listrik Rp5 jutaan. Total uang dikeluarkan warga sekitar Rp5 juta - Rp7 jutaan per keluarga. "Kebutuhan masyarakat akan listrik semakin bertambah terutama petani di pesisir selatan kulon Progo untuk mengefisiensi biaya operasional pertanian," katanya.
Ia mengatakan pemasangan aliran listrik di daerah pertanian dapat menghemat biaya petani. Petani sekarang menggunakan dua liter bensin/hari/orang atau 60 liter per bulan dengan harga Rp510 ribu. Sedangkan jika menggunakan pompa air listrik hanya Rp30 ribu per bulan, sehingga petani bisa menghemat Rp480 ribu per bulan. "Dengan angka yang begitu fantastis sudah seharusnya pemerintah memfasilitasi masyarakat dengan mengalirkan listrik ke wilayah pertanian pesisir," katanya.
Manajer PLN Rayon Wates Rohadi Widodo mengatakan sebetulnya PLN telah melaksanakan permintaan masyarakat dengan telah terpasangnya tiang listrik di Desa Bugel, akan tetapi dengan adanya komplain dari dari pihak PT JMI yang mengklaim masih wilayah kontrak karya, maka kami hentikan proyek tersebut.
"Kami akan melanjutkan proyek tersebut setelah ada keputusan pemkab," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika