REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae mengatakan dualisme kepengurusan di DPP tidak akan mengganggu proses pengajuan calon kepala daerah di pilkada. Hal ini mengacu pada pernyataan Menkumham Yasonna H Laoly yang mengembalikan kepengurusan DPP pada hasil munas IX Riau 2009.
"Pilkada akan tetap berjalan seperti biasa. Menkumham masih mempercayai kepengurusan Riau," kata Ridwan saat dihubungi Republika, Kamis (18/12).
Ridwan mengatakan munas Riau menetapkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekretaris jendral partai.
Terkait hal itu, maka sejumlah kader yang telah dipecat dalam munas IX Bali beberapa waktu lalu juga kembali masuk dalam kepengurusan DPP Golkar. "Mereka yang sudah dianggap dipecat seperti Agung Laksono dan Priyo Budi Santoso masih menjadi pengurus," ujar Ridwan.
Ridwan mengatakan DPD I dan DPD II tidak akan terganggung dengan polemik yang terjadi di level DPP. Dia juga yakin kubu Agung Laksono tidak akan berupaya mencampuri urusan penentuan calon kepala daerah. "Kalau mereka lakukan itu sama saja mencari masalah dengan daerah," katanya.
Anggota fraksi Golkar itu berharap konflik di partai beringin segera berakhir. Dia meminta kubu Agung bisa melepaskan ego dan kepentingan mereka. "Jangan paling merasa benar," ujarnya.
Sebelumnya pemerintah melalui Menkumham Yasonna H Laoly menolak pengesahan kepengurusan DPP Golkar hasil munas IX Jakarta yang dilakukan kubu Agung Laksono maupun munas IX Bali yang digelar kubu Ical. Yasonna meminta kedua pihak mencari jalan islah melalui mahkamah partai yang ada di Golkar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
