Kamis 18 Dec 2014 14:22 WIB

Kapal Asing Sitaan Diberikan ke Nelayan, Legislator tak Setuju

TNI tenggelamkan kapal asing pencuri ikan
Foto: Puspen TNI
TNI tenggelamkan kapal asing pencuri ikan

REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Legislator Partai Golkar di DPRD Maluku Utara (Malut), Edi Langkara meminta agar kapal ikan asing yang disita karena mencuri ikan di Indonesia, tidak dihibahkan kepada nelayan.

"Kapal sitaan tersebut harus tetap ditenggelamkan setelah melalui proses hukum, untuk menunjukkan sikap tegas Indonesia terhadap siapa pun yang mencuri ikan di perairan Indonesia," kata Edi Langkara di Ternate, Kamis (18/12), menanggapi usulan agar kapal sitaan itu dihibahkan kepada nelayan Indonesia.

Menurut dia, di satu sisi menghibahkan kapal sitaan kepada nelayan memang akan menolong nelayan agar memiliki sarana penangkapan ikan yang memadai, tetapi di sisi lain bisa menimbulkan penafsiran negatif dari negara lain, khususnya negara asal kapal yang disita itu.

"Negara lain bisa menafsirkan tindakan pemerintah menyita kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia selain untuk menegakkan hukum, tetapi juga mencari kapal asing untuk diberikan kepada nelayan setempat," ujarnya.

Ia mengatakan penafsiran negatif seperti itu jelas sangat merusak citra Indonesia di mata internasional, apalagi kalau kemudian dijadikan sarana propaganda oleh pihak-pihak tertentu, baik di dalam maupun luar negeri untuk melemahkan peran Indonesia dalam hubungan sosial politik dan ekonomi internasional.

"Kalaupun kapal sitaan tersebut dihibahkan kepada nelayan, tidak akan serta-merta memberi manfaat kepada nelayan, karena nelayan pasti akan kesulitan mengoperasikan kapal yang tonasenya ratusan GT itu, terutama dalam penyediaan bahan bakar," katanya.

Edi Langkara mengatakan untuk mengoperasikan kapal dengan ukuran 30 GT saja, nelayan di Indonesia sering kesulitan memenuhi biaya operasionalnya, terutama bahan bakar yang kini semakin mahal, apalagi untuk kapal dengan ukuran ratusan GT.

Kalau pemerintah ingin membantu nelayan di Indonesia, khususnya dari segi kelengkapan sarana penangkapan yang memadai, menurut Edi Langkara, sebaiknya cukup mengalokasikan anggaran, baik di APBN maupun APBD untuk bantuan pengadaan kapal dan peralatan lainnya kepada nelayan dan bukan dengan menghibahkan kapal sitaan.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement