REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDI Indonesia (PDIP), Eva Sundari meminta Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menjelaskan alasan sehingga membolehkan BUMN dipimpin oleh warga asing.
Menurut Eva, setiap kementerian harus melakukan konsultasi dengan publik sebelum mengeluarkan kebijakan.
"Semua pihak dan terutama pemerintah perlu menjabarkan argumentasinya beserta dampak yang menguntungkan kepentingan nasional," kata Eva saat dihubungi ROL, Kamis (18/12).
Dari konsultasi tersebut, kata Eva, pemerintah wajib merespons masukan masyarakat dan mempertimbangkannya secara serius. Karena, dukungan publik dan DPR sangat penting bagi pemerintah.
Dukungan tersebut, menurutnya, harus dijadikan dasar untuk menetapkan sebuah kebijakan. Eva melihat wajar adanya pro-kontra terkait sebuah kebijakan yang akan ditetapkan.
Karena, menurutnya, kedewasaan demokrasi ditandai dengan perdebatan dan keterbukaan pemerintah untuk melakukan konsultasi publik.
"Konsultasi publik perlu dihargai sebagai indikator government openness yang menjanjikan," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika