REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali, Nurul Arifin mengatakan sudah berupaya membangun islah dengan kubu Agung Laksono Cs sebelum ada perintah dari Menteri Hukum dan Ham, Yasonna H. Laoly. Namun upaya ini tidak mendapat respon dari kubu Agung.

"Berbagai upaya dengan mengutus senior sudah dilakukan. Kelihatannya tidak ada (niat islah)," kata Nurul kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (17/12).

Nurul mengatakan pihaknya siap menyelesaikan polemik dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar ke pengadilan. Hal ini akan dilakukan jika memang kubu Agung tidak memiliki itikad untuk mencari solusi persoalan bersama.

"Jadi kalau tidak ada niat baik melakukan islah yang kita ke pengadilan saja," ujarnya.

Nurul menyayangkan sikap Yasonna yang tidak segera mengambil keputusan atas polemik dualisme kepemimpinan di Partai Golkar. Ia menangkap kesan pemerintah sengaja ingin mengulur-ulur konflik Partai Golkar menjadi berkepanjangan.

"Kalau dianggap islah menguntungkan pemerintah, kemudian mejadi lama dan bertele-tele mungkin saja termasuk yang diinginkan," katanya. 

Dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar lahir pasca dua munas yang diadakan di Bali dan Ancol. Munas Bali menetapkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum. Sedangkan munas Ancol menetapkan Agung Laksono sebagai ketua umum. Atas dualisme tersebut Yasonna menyarankan agar kedua kubu membangun jalan islah. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika