REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengkritik Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly yang menunda pengesahan kepengurusan DPP Golkar hasil Munas IX Bali. Menurutnya, Yasonna tidak memberikan pendidikan politik yang baik.
"Ini menjadi blunder yang buruk," kata Nurul kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (17/12).
Nurul menyayangkan pernyataan Yasonna yang menyebut Munas IX Bali dan Munas IX Jakarta sama-sama sah. Ia menilai pernyataan itu tidak mencerminkan sikap tegas pemerintah. Sebab, keabsahan kedua munas sangat mudah dibedakan.
Munas Golkar selalu mensyaratkan dua agenda pokok, yakni pidato pertanggung jawaban ketua umum dan pemilihan ketua umum. Dua agenda itu, menurutnya, telah dilakukan dalam Munas IX Bali dengan meminta pertanggungjawaban Aburizal Bakrie sebagai ketua umum Partai Golkar periode 2009-2014 dan menunjuknya kembali sebagai ketua umum periode 2014-2019.
"Jadi kalau dilihat dari segi legalistik formalnya itu tentu harus mengatakan yang sebenarnya legal yang di Bali," kata Nurul.
Nurul juga menyayangkan saran Yasonna agar dua kubu hasil Munas IX Bali dan Munas IX Jakarta berislah. Menurutnya selama ini kubu Munas IX Bali, melalui Akbar Tandjung, selalu berupaya mengajak damai dengan kubu Agung Laksono. Namun ajakan itu belum mendapat respon.
"Belum ada gayung bersambut," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
