REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie tetap menyatakan diri sebagai pimpinan yang sah dari partai berlambang pohon beringin itu karena sesuai dengan arahan Menteri Hukum dan HAM. Sehingga kedudukan partainya di parlemen pun tak dapat diutak atik oleh kubu lainnya.
“Dalam penjelasan resmi Menkumham menyatakan, pemerintah akui hasil Munas Golkar sebelumnya di Pekanbaru, Riau Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh DPP hasil Munas Riau masih sah dan mengikat. Termasuk soal pembentukan fraksi di DPR,” kata pria yang akrab disapa Ical ini melalui akun Twitter-nya, Rabu (17/12).
Nama-nama pimpinan fraksi yang dibentuk sebelum adanya Munas Bali dan Munas Jakarta adalah Ade Komaruddin sebagai ketua fraksi di DPR, dengan sekretarisnya Bambang Soesatyo. Sementara di MPR, fraksi Golkar diketuai oleh Hardi Susilo. Nama-nama ini juga dipertahankan oleh DPP Golkar hasil Munas Bali.
Sedangkan oleh DPP Golkar hasil Munas Jakarta, nama-nama pimpinan fraksi ini diganti. Agus Gumiwang ditunjuk sebagai pimpinan fraksi di DPR, dengan sekretaris fraksui Melchias Mekeng, dan Agun Gunandjar Sudarsa dipercaya sebagai pimpinan fraksi di MPR.
Selain mengenai penetapan nama-nama fraksi, Ical juga menegaskan bahwa keputusan-keputusan dari DPP hasil Munas Riau juga harus dipatuhi oleh seluruh kader Golkar. Karena hasil Munas Riau itu Ical adalah sebagai ketua umum, bos Bakrie Grup ini kemudian menyebut bahwa Agung Laksono adalah sebagai wakilnya serta Priyo Budi Santoso sebagai ketua DPP.
“Kepengurusan hasil Munas Riau adalah saya Ketum dan Idrus Marham Sekjen. Sementara Agung Laksono sebagai Waketum, dan Priyo Budi sebagai Ketua,” ucap Ical.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
