Rabu 17 Dec 2014 16:20 WIB

Menhan: Pos Perbatasan akan Dilengkapi Drone

Rep: Reja Irfa Widodo/ Red: Erik Purnama Putra
Menhan Ryamizard Ryacudu (kanan)
Menhan Ryamizard Ryacudu (kanan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu sasaran kebijakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada 2015 mendatang adalah peningkatan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar di seluruh wilayah NKRI. Konsep peningkatan pengamanan perbatasan itu akan tersusun lewat konsep sabuk pengamanan (Security Belt).

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, menjelaskan, selama ini Indonesia selalu terpaku dengan masalah-masalah mengenai pergeseran patok-patok wilayah perbatasan. Masala itu akan coba diselesaikan dengan adanya pembangunan infrastuktur-infrastuktur pendukung seperti adanya jalan.

Ryamizard pun menyebutkan, pada tahun depan dapat dibangun infrastuktur jalan yang menghubungkan wilayah timur dan barat, khususnya di daerah perbatasan seperti di Kalimantan. Jalan itu pun harus menghubungkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

Sementara untuk masalah keamanan, Ryamizard menegaskan, di setiap pos-pos perbatasan itu nantinya akan dilengkapi pesawat tanpa awak atau drone.

"Nantinya itu (pesawat tanpa awak) akan terus memantau keberadaan patok-patok itu sekaligus mengamankan patok itu," kata Ryamizard usai memimpin rapat pimpinan (Rapim) di jajaran Kemenhan di Aula Bhineka Tunggal Ika, Rabu (17/12).

Sementara terkait peningkatan anggaran pertahanan, Ryamizard kembali menegaskan komitmen pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk bisa memperkuat anggaran pertahanan. Bahkan, Ryamizard menegaskan, bukan tidak mungkin pagu anggaran pertahanan yang telah disiapkan pemerintah bisa meningkat tiga kali lipat dari jumlah sebelumnya.

"Dari kami (Kementerian Pertahanan) tidak pernah meminta-minta kepada pemerintah, kami akan maksimalkan yang sudah ada dulu. Tapi dari Pak Jokowi akan ada peningkatan (anggaran pertahanan) nanti," ujar mantan kepala staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut.

Selain itu, Menhan juga menyebut, pihaknya akan terus melanjutkan program pemenuhan Minimum Essential Force (MEF). Hingga saat ini, MEF telah tercapai sekitar 40 persen. MEF ini diharapkan sudah bisa tercapai pada 2019 mendatang. "Sebetulnya sudah tidak jauh lagi itu kekuatan minimum kita hampir tercapai. Jika ditambah lagi bisa lebih dari cukup dan akan lebih baik," ujarnya.

Rapat pimpinan di jajaran Kemenhan itu dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan Panglima TNI yang diwakili Kasum TNI Laksamana Madya Ade Supandi. Selain itu, dalam rapat itu juga diundang sejumlah pembicara dari kementerian dan lembaga negara, seperti Deputi Menteri PPN/Kepala Bapenas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Auditor Utama BPK, dan Direktur Litbang KPK.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement