Selasa 16 Dec 2014 21:53 WIB

Presiden: Kebijakan Publik Harus Tepat

Presiden Joko Widodo
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Presiden Joko Widodo

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden Joko Widodo mengatakan keberhasilan pelaksanaan program dan pembangunan ditentukan oleh penerapan kebijakan publik yang tepat.

"Provinsi (daerah-red) dan negara yang maju tidak tergantung pada sumber daya alam yang kita punyai. Saya sampaikan bahwa yang bisa maju negara mana pun adalah hanya satu, kebijakan publik yang benar dan tepat," kata Presiden saat menghadiri Rapat Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung BPK, Jakarta, Selasa malam.

Kepala Negara mengatakan bila kebijakan publik yang diambil pemerintah benar dan tepat maka tidak akan ada penyimpangan dan hasil pembangunan juga akan optimal.

"Tahun depan kita akan membangun manajemen sistem terpadu yang (juga-red) tersambung ke BPK, sehingga menceknya mudah. Dengan cara seperti itu memudahkan mengontrol (pelaksanaan program-red), memberikan 'lampu kuning' dan 'lampu merah' sebelum sesuatu keluar dari relnya," kata Presiden.

Kepala Negara juga menekankan bahwa ke depan, laporan BPK harus ditindaklanjuti semua pihak secara tuntas."Masih ada yang menindaklanjuti dengan tidak serius, padahal bila tidak diselesaikan akan menjadi masalah. Betapa pentingnya dalam sebuah program dan proyek melakukan manajemen kontrol. Pelaksanaan, organisasi, pemeriksaan baik, Insya Allah semua proyek dan program akan menjadi baik," kata Presiden Joko Widodo.

Ia menambahkan,"(semua pihak-red) orientasinya tidak ada yang lain kecuali kesejahteraan rakyat indonesia".

Presiden Joko Widodo Selasa malam menghadiri rapat kerja Badan Pemeriksan Keuangan 2014 di Gedung BPK.

Ketua BPK Harry Azhar Azis dalam sambutannya mengatakan kehadiran Presiden dalam rapat kerja kali ini merupakan kehadiran pertama kalinya."Ini diharapkan menjadi tata kerja dan hubungan kerja antara lembaga negara yang baru," kata Harry.

BPK, kata Harry mengatakan akan memberikan dukungan program pemerintah terkait sejumlah hal termasuk efisiensi anggaran dan juga pengawasan penggunaan anggaran.

Rapat kerja BPK merupakan bagian dari agenda tahunan BPK untuk menyamakan persepsi dan mengoptimalkan rencana kegiatan pemeriksaan dan kesetjenan serta penunjang.

Kegiatan tersebut juga dibicarakan mengenai evaluasi kegiatan tahun 2014, pengesahan rencana kerja pemeriksaan/rencana kerja sekretariat jenderal dan penunjang tahun 2015 dan penandatanganan pernyataan komitmen pencapaian kinerja tahun 2015.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement