REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan masalah bencana belum menjadi prioritas pemerintah. Padahal, Indonesia adalah negara rawan bencana.
Dia menjelaskan, karena masalah bencana belum menjadi masalah prioritas negara, maka anggaran yang dialokasikan pun tidak besar. Menurutnya saat ini anggaran yang dialokasikan untuk pencegahan dan penanggulangan bencana baru 0,002 sampai 0,003 persen per tahun dari total APBN. Padahal, anggaran untuk bencana idealnya adalah satu persen dari APBN.
"Kalau anggaran besar kita bisa lebih banyak mengedukasi masyarakat agar lebih siaga bencana," ujarnya dalam konferensi pers di kantor pusat BNPB, Jalan Ir Juanda, Jakarta Pusat, Senin (15/12).
Sutopo melanjutkan pengurangan reskiko bencana adalah investasi dalam pembangunan. Studi yang dilakukan negara maju menunjukkan bahwa apabila negara mengalokasikan 1 dolar AS untuk mengurangi resiko bencana, maka uang tersebut bisa menyelamatkan uang 7 hingga 40 dolar AS yang mungkin hilang apabila terjadi bencana.
Masyarakat Indonesia sendiri, lanjut Sutopo, masih jauh dari kata siaga bencana. Survei yang dilakukan LIPI dan UNESCO pada 2006 menunjukkan tingkat kesiagaan masyarakat pada bencana masih rendah.
Sementara, tren kejadian bencana di Indonesia sejak 2005 hingga 2014 cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data BNPB, pada tahun 2012 tercatat ada 291 bencana. Tahun berikutnya, jumlah bencana meningkat menjadi 296 kejadian. Pada 2014 jumlahnya melonjak menjadi 376 bencana.