REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengawas Ketenagakerjaan telah dikerahkan untuk melakukan investigasi tehadap ledakan di PT Krakatau Posco di Cilegon, Banten yang telah mengakibatkan dua orang mengalami luka berat dan lima orang lainnya mengalami luka ringan.
“Saat ini pengawas ketenagakerjaan sudah dikerahkan ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi di lapangan, “ kata Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Muh Hanif Dhakiri di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (15/12).
Dari laporan sementara didapatkan informasi bahwa ledakan terjadi pada alat penambah daya listrik (converter) di daerah ban berjalan (conveyor) yang membawa bahan baku ke unit peleburan. Namun laporan pasti masih menunggu perkembangan selanjutnya. Investigasi secara teknis di lokasi ledakan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan juga dilakukan untuk mengetahui persis penyebab terjadinya ledakan, apakah akibat kesalahan manusia atau terjadi kesalahan teknis.
“Dalam melakukan penelitian terjadinya ledakan, pengawas ketenagakerjaan fokus dalam hal-hal yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan, yaitu aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pengawas ketenagakerjaan yang diterjunkan ke lapangan merupakan petugas spesialis K3 yang mempunyai keahlian khusus, terutama yang berpengalaman terkait kecelakaan kerja,” ujarnya.
Selain fokus dalam investigasi penyebab ledakan, ia mengaku telah menginstruksikan kepada pengawas ketenagakerjaan agar memastikan para pekerja yang menjadi korban ledakan mendapatkan hak-hak normatifnya.
“Kita harus memastikan para pekerja terluka mendapatkan perawatan yang intensif dan hak-hak jaminan asuransi kerja sebagai korban kecelakaan kerja harus dipastikan diperoleh tanpa prosedur yang berbelit-belit,” katanya.
Sebelumnya, ledakan di PT Krakatau Posco di Cilegon, Banten terjadi pada Senin (15/12). Berdasarkan laporan pengawas ketenagakerjaan di lapangan dilaporkan bahwa satu orang koban masih dirawat di rumah sakit (RS) Pertamina Jakarta, dua orang di RS Cilegon, dan empat orang di klinik perusahaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika