REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Proses penyaluran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sempat mengalami masalah di beberapa daerah. Pasalnya, banyak masyarakat yang rela berdesak-desakan untuk mengantre dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Akibatnya, penyaluran dana PSKS di beberapa daerah sampai menelan korban jiwa.
Vice President Penyaluran Dana PT Pos Indonesia Zulfa Erinaldi mengatakan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan itu terulang, ia mengimbau masyarakat tidak perlu terburu-buru untuk mencairkan dana tersebut.
"PSKS ini kan beda seperti tahun lalu yang tunai. Nah sekarang ini kan rekening sistemnya, tidak harus hari ini, bisa nunggu hari lain, tidak ada cerita dananya diambil lagi oleh negara," kata Zulfa usai mengikuti undian Luber PT Pos di Bandung, Sabtu (13/12).
Saat ini kata Zulfa, penyaluran dana PSKS ini sudah terealisasi sebesar Rp4 triliun untuk metode yang menggunakan utuh layanan PT Pos. Sedangkan layanan yang kolaborasi dengan lembaga keuangan digital (LKD) juga masih dalam proses pembayaran.
"Alhamdulilah sudah terealisasi sekitar Rp4 T yang beredar di masyarakat yang PSKS menggunakan utuh layanan PT Pos, kalau dengan kolaborasi LKD itu kita sedang melaksanakannya karena ada mekanismenya," ujarnya.
Ia kembali mengatakan pengambilan dana tersebut oleh masyarakat bisa dilakukan kapan saja. Hanya, karena dana PSKS berbasis Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN), PT Pos harus tetap melaporkan posisi pembayaran dibatasi hingga pekan depan.
"Kita tetap melaporkan pembayaran sampai Desember ini berapa yang sudah cair ke masyarakat dan berapa yang masih tersimpan, batasnya minggu depan. Tapi pembayaran masih jalan, jadi melapor posisi saja," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
