REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PPP versi Muktamar VIII Jakarta, Djan Faridz membuka ruang islah dengan PPP versi Muktamar Surabaya dibawah kepemimpinan Romahurmuziy.
"Kita terbuka untuk mereka kembali ke jalan yang benar," kata Djan Faridz di Mukernas PPP di Hotel J.W Luwansa, Jakarta, Rabu (10/12).
Djan Faridz mengatakan islah sebenarnya sudah terjadi namun masih ada yang salah mengerti mengenai prosesnya. Ia menjelaskan komunikasi dengan kubu Romy baik dan berharap mereka mengerti proses islah tersebut.
"Sejauh ini komunikasinya bagus dan tidak ada masalah. Semuanya teman," ujarnya.
Sementara itu dia menilai sikap pemerintah dalam memutuskan sengketa partai politik masih netral, karena mematuhi hukum. Karena itu dia percaya pemerintah tidak akan mengintervensi hukum terkait adanya sengketa di internal partai.
"Saya tidak melihat pemerintah berpihak ke kanan atau ke kiri dan saya percaya pemerintah berdiri di tengah," katanya.
Djan Faridz mengatakan untuk rakyat Indonesia yang tidak mengerti politik, pasti melihat apa yang terjadi di internal PPP dan Golkar ada intervensi pemerintah. Namun menurut dia, dirinya tidak melihat ada intervensi pemerintah di dalamnya tetapi adanya ambisi kekuasaan dari oknum-oknum partai.
"Saya melihat yang terjadi hanyalah ambisi kekuasaan dari oknum-oknum partai. Di internal partai yang 'ditunggangi' (kepentingan)," jelasnya.
Ia percaya pemerintah akan berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Partai Politik dalam memutuskan sengketa di internal partai politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
