REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wapres Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah sedang mengkaji rencana merampingkan pejabat eselon. Birokrasi yang panjang, bertele-tele dan pengambilan keputusan yang cenderung lambat disebut membuat pertumbuhan negara menjadi lambat.
"Ide untuk memperpendek eselon lagi kita kaji. Makin lambat keputusan, negara tumbuh lebih lambat," kata JK saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tingkat Nasional (Rakornasdanas) 2014, di kantor kemendagri, Jakarta, Selasa (9/12).
Menurut JK, selama ini salah satu kelemahan dalam pemerintah di Indonesia adalah lamanya prosedur dalam menjalankan aturan. Prosedur yang lama, kaku, dan terlalu prosedural akhirnya berimbas pada pelayanan kepada masyarakat.
Akhirnya, lanjut JK, beberapa pihak yang tidak sabar melakukan penyimpangan. Banyak kelompok yang rela melakukan penyimpangan melalui tindakan korupsi, kolusi, nepotisme agar mendapatkan pelayanan lebih cepat.
"Kenapa korupsi? Karena banyak yang ingin membeli waktu. Karena orang tidak mau rugi karena terlalu lama menunggu," ujarnya.
Berbelitnya struktur pemerintahan, menurut JK, terlihat dari struktur birokrasi di semua unsur dari pusat hingga daerah. Untuk mengeksekusi sebuah kebijakan atau sekedar perizinan saja harus melalui alur yang sangat panjang.
Dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, pejabat eselon III, eselon II, eselon I, direktur jenderal, hingga menteri.
Pejabat eselon III, ujar JK, menjadi sentral. Setiap masalah akan didisposi dari atas ke bawah. Sebagai pejabat yang berurusan langsung dengan penerapan di lapangan, disposisi pejabat eselon III menjadi kunci.
Namun, waktu yang dibutuhkan agar sebuah kebijakan atau penyelesaian masalah itu sampai ke eselon III sangat panjang. "Yang memerintah di negeri ini eselon III, bukan dirjen. Karena setiap ada masalah disposisi dari eselon III," jelasnya.
Karena itu, ujar dia, selain melakukan efisiensi anggaran, pemerintahan menurutnya juga melakukan restrukturisasi birokrasi. Sehingga pelayanan masyarakat bisa dilakukan lebih cepat tanpa harus tersandung urusan birokrasi yang bertele-tele.
Ikuti Whatsapp Channel Republika