REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan mulai tahun depan tidak ada lagi pembangunan gedung untuk pemerintahan kecuali membangun infrastruktur yang dapat dinikmati masyarakat banyak sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pembangunan untuk kantor pemerintah seperti kantor gubernur dan bupati kita stop dulu karena yang ada saat ini dinilai sudah banyak," kata Jusuf Kalla saat membuka Rapat Pimpinan Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Jakarta, Selasa.
Hadir dalam acara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno. Dikatakan wapres anggaran pembangunan mendatang akan digunakan untuk fasilitas infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, bandar udara, pelabuhan laut, jalan raya, irigasi, hingga pembangunan pembangkit listrik.
Infrastruktur tersebut, katanya, apabila tersedia maka akan menumbuhkan dan menggerakkan perekonomian masyarakat dan bisa memperluas lapangan pekerjaan. "Coba kalau kita membangun jalan raya di suatu wilayah terpencil, maka di situ perekonomiannya akan tumbuh karena dibangun pabrik yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan," kata Jusuf Kalla.
Wapres mengatakan apabila kontraktor nasional tetap akan membangun gedung maka dipersilahkan menggandeng pihak swasta lainnya tidak dengan pemerintah. Jusuf Kalla menilai bahwa kontraktor nasional saat ini sudah sangat ahli dan maju saat membangun gedung atau bangunan dan tidak kalah lagi dengan kontraktor asing.
Dia mencontohkan kontraktor nasional saat ini sudah mampu membangun sebuah bangunan hanya dengan waktu satu tahun saja, dari yang sebelumnya perlu memakan waktu tiga tahun. Namun demikian, wapres mengingatkan agar kontraktor nasional harus terus belajar dan memahami teknologi konstruksi yang selalu berkembang pesat sehingga harus rajin belajar dan melatih diri agar tak tertinggal perkembangan teknologi.
"Saya optimistis bahwa kontraktor Indonesia bisa mengejar teknologi," kata wapres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika