REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang kebutuhan impor gula, diakui petani tebu memang realistis. Namun, ada sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi pemerintah agar tidak selamanya tergantung pada impor gula.
''Kami akui, impor gula memang masih dibutuhkan. Tapi ada syaratnya, yaitu pemerintah harus berusaha menguranginya dengan melaksanakan beberapa program,'' ujar Sekretaris Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTRI) Jawa Barat, Haris Sukmawan, Selasa (9/12).
Pria akrab disapa Wawan itu menjelaskan, beberapa program harus dilaksanakan pemerintah agar tidak tergantung impor. Di antaranya mempertahankan eksistensi petani tebu agar terus menanam tebu. Dia menilai, rendahnya tingkat rendemen maupun harga gula membuat petani tebu akhirnya melirik budidaya lain sebagai pengganti tebu.
Menurut Wawan, agar petani tebu tetap setia pada budidaya tebu, maka pendapatan mereka harus diproteksi. Caranya, dengan melakukan revitalisasi besar-besaran terhadap seluruh mesin tua yang ada di pabrik gula agar tingkat rendemen menjadi tinggi.
Wawan menilai, revitalisasi total terhadap mesin di pabrik lama juga lebih efisien dibandingkan membangun pabrik gula baru. Pasalnya, pembangunan pabrik gula baru membutuhkan lahan yang cukup luas untuk areal penanaman tebunya.
''Tidak perlu bangun pabrik gula yang baru, cukup revitalisasi total mesin-mesin yang ada di pabrik lama saja,'' tegas Wawan.
Tak hanya itu, lanjut Wawan, pemerintah juga mesti memperbaiki berbagai infrastruktur yang terkait dengan budidaya tebu. Seperti misalnya, saluran irigasi, ketersediaan varietas benih yang unggul, maupun kondisi jalan yang mempengaruhi pengangkutan tebu.
Lebih lanjut Wawan mengungkapkan, pemerintah pun harus bisa membantu petani tebu memperoleh pinjaman bank dengan bunga yang rendah. Seperti yang dialami petani di Thailand, mereka bisa memperoleh pinjaman dengan bunga yang hanya sekitar empat persen. ''Kalau di sini, petani tebu harus menanggung bunga pinjaman di bank hingga 8,25 persen,'' keluh Wawan.
Wawan menambahkan, pemerintah juga harus memiliki data yang akurat dan transparan mengenai kebutuhan dan produksi gula nasional. Karena itu, mesti ada koordinasi yang baik antara Kementerian Pertanian, Perdagangan maupun BUMN.
''Kalau program-program itu dijalankan, maka pengurangan impor hingga empat tahun kedepan bisa tercapai,'' ungkap Wawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
