REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak para pengusaha untuk bersama-sama pemerintah memperjuangkan keadilan dalam perdagangan global seperti mengurangi tarif bea masuk produk perikanan ke sejumlah negara.
"Produk Indonesia masih dikenakan beberapa tarif impor yang membuat perusahaan Indonesia sulit bersaing," kata Susi Pudjiastuti dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta, Senin.
Menurut Susi, sejumlah negara yang memberlakukan penerapan tarif bea masuk kepada produk perikanan di Indonesia padahal untuk sejumlah negara lainnya tidak diberlakukan, antara lain adalah AS dan Uni Eropa.
Untuk itu, ia juga mengemukakan agar pihak Kadin juga dapat mendesak Menteri Perdagangan dan Menteri Luar Negeri guna bisa merealisasikan agar produk perikanan Indonesia tidak lagi dikenakan tarif impor. "Ini merupakan hak kita," kata Menteri Kelautan dan Perikanan.
Di lain pihak, Susi juga menegaskan ingin menghentikan impor perikanan dari luar negeri yang diperkirakan menghabiskan biaya Rp79 triliun per tahun. Ia menginginkan agar Indonesia dapat belajar dari sejumlah negara seperti Norwegia yang telah menjadi negara utama dalam mengekspor beragam produk perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga menegaskan bahwa sejumlah aksi tegas yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pencurian ikan juga dinilai telah berhasil. Susi juga mengungkapkan bahwa dirinya juga telah membuat salam baru terkait hal tersebut yang disebut sebagai "Salam Indonesia Anti-Illegal Fishing".
Selain itu, ia mengingatkan bahwa harga ikan di sejumlah daerah mengalami deflasi atau penurunan saat harga berbagai komoditas lainnya malah meningkat. Hal tersebut dinilai juga membuat sektor kelautan dan perikanan juga berkontribusi terhadap terciptanya tingkat ketahanan pangan di Tanah Air.
Ikuti Whatsapp Channel Republika