REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK - Kekurangan guru di SLB Negeri (SLBN) Kota Depok tak mendapat perhatian dari pemerintah kota. Wali Kota Depok Nur Mahmudi mengatakan, sekolah luar biasa bukan bagian dari urusannya.
"Tanya saja sama Dikdas (Pendidikan Dasar-Red). Saya enggak tahu," ujar Nur Mahmudi saat ditemui pada Sabtu (6/12). Pernyataan itu disampaikan saat ditanyakan soal kondisi SLBN Kota Depok yang memprihatinkan.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Pokja Pendidikan Inklusi Kota Depok Khaerudin mengatakan, pihaknya tak begitu tahu tentang pelaksanaan pendidikan SLB. Menurutnya, SLB ditangani langsung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. "Saya hanya memahami soal sekolah inklusi di Kota Depok."
SLBN Kota Depok memiliki 101 siswa berkebutuhan khusus untuk jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Pengajar di sana ada 14 guru. Kekurangan guru sudah coba dilaporkan ke Pemprov Jabar oleh pihak sekolah. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan. "Ada 10 guru honorer dan empat guru berstatus PNS. Itu termasuk kepala sekolah," kata Parlian, salah seorang guru honorer di SLBN Kota Depok, akhir pekan lalu.
Guna menyiasati kekurangan tersebut, sekolah memberlakukan dua kloter pembelajaran. Pukul 08.00 hingga 09.00 WIB untuk SD dan 09.00 hingga 11.00 WIB untuk SMP dan SMA. "Kadang cuma terbantu kalau ada yang KKN (kuliah kerja nyata)," ujar Parlian.
Para guru honorer itu dibayar memakai dana operasional sekolah yang digelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tidak ada dana tambahan, kata Parlian, baik dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, maupun pihak lainnya. Tambahan uang bagi para guru honorer didapatkan dari uang partisipasi orang tua murid sebesar Rp 150 ribu per bulan per siswa. "Kita juga enggak dapat tunjangan. Murni dari sekolah dan iuran orang tua murid saja," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
