REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung meminta pemerintah untuk tidak ikut campur dalam urusan internal partai beringin. Ia pun meminta pemerintah untuk tidak hadir dalam munas tandingan yang digelar presidium penyelamat partai. 

"Sebagai ketua dewan pertimbangan saya minta pemerintah tidak mencampuri dan memerlihatkan sikap keberpihakan," kata Akbar kepada ROL, Sabtu (6/12). 

Ia menilai, tim penyelamat partai bertentangan dengan AD/ART resmi produk munas 2009 dan 2014. Sehingga secara aturan partai munas itu pun tidak sah.

Apalagi, kata dia, munas 2014 di Bali juga telah memecat kader yang tergabung dalam presidium penyelamat partai. "Kita tahu munas itu insitusi pengambil keputusan tertingi di Golkar. Karenanya, biarlah pemerintah menyerahkan masalah ini ke mekanisme internal Golkar," ungkap dia.

"Tolong disampaikan kepada mendagri dan menkumham, jangan mencampuri urusan internal partai kami. Jelas-jelas mereka bertentangan dengan AD/ART," tambah Akbar.

Kalau mendagri dan menkumham menghadiri munas Jakarta, kata dia, maka artinya pemerintah merestui acara itu. "Berarti merestui munas yang dilakukan insitusi yang bertentangan dengan AD/ART yang resmi," tegas Akbar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika