REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tanjung menilai, tidak mengakui munas yang digelar presidium penyelamat Partai Golkar. Karena, munas itu digelar oleh lembaga yang bertentangan dengan AD/ART hasil munas 2009 dan 2014.    

"Tim penyelamat jelas bertentangan dengan AD/ART. Mereka sekarang melakukan munas. Itu jelas-jelas bertentangan dengan AD/ART," katanya kepada ROL, Sabtu (6/12).

Akbar menjelaskan, sudah memberikan kesempatan damai kepada kader yang tergabung dalam presidium penyelamat. Karena Golkar selalu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan setiap konflik yang muncul.

"Saya sudah menjembatani untuk bicara dengan Agung Laksono dan kawan-kawan dan DPP. Sampai saat di Bali saya sudah coba menjembatani," tambah dia.

Ia juga telah bertemu dengan Priyo Budi Santoso yang menyatakan akan mencoba mempertemukan Akbar, Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung. Namun, Agung malah meninggalkan Bali dan menutup kemungkinan berdialog. 

"Tapi Agung sudah ke Jakarta sehingga dari segi waktu sudah tidak mungkin islah. Jadi kami lanjutkan munas kami dan Ical jadi ketum dengan dukungan 100 persen dan saya ketua wantim," papar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika