REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan, visi dari seluruh jajaran pemerintah harus jelas dan memiliki dampak jauh ke depan. Semua pimpinan lembaga, lanjutnya, harus memiliki misi yang sama terkait hal tersebut.
"Saat bertemu dengan para Gubernur dan pimpinan lembaga negara, saya mengatakan, visi kita harus sama. Tidak hanya lima hingga sepuluh tahun, tapi harus mencapai 100 tahun ke depan," kata Jokowi dalam acara pembukaan Silaturahmi Kinerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di Universitas Negeri Gorontalo, Jumat (5/12) malam.
Jokowi menyebutkan, pengalihan subsidi BBM yang selalu ia sebut menjadi alasan penaikan harga BBM, salah satunya digunakan untuk program lain yang lebih produktif dan berdampak panjang.
"Subsidi kita Rp 220 triliun, berapa tahun mencapai Rp 1.400 triliun, hanya dihabiskan untuk BBM. Padahal saya hitung 10 tahun butuh Rp 1.300 untuk program-program ke depan," ujarnya.
Menurutnya, jika dana tersebut dialihkan, maka efektifitas dan efisiensi anggaran dapat terwujud. Dana tersebut pun, lanjutnya dapat dialihkan untuk program prioritas seperti pangan dan energi yang lebih menyentuh rakyat.
Selama ini, kata Jokowi, anggaran subsidi ribuan triliun tersebut hanya digunakan untuk konsumsi yang tidak produktif. Hampir 70 persen dari pengguna subsidi, lanjit Jokowi, adalah orang-orang yang memiliki mobil.
"Kalau kita ingin bangun rel kereta di Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain, Rp 360 triliun rampung. Artinya, kalau dipakai untuk kebutuhan yang produktif lain, bisa," kata Jokowi.
"Bayangkan kalau Rp 1.400 triliun dipakai untuk yang lain, rampung semua jalan Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, seluruh Indonesia," tambahnya lagi.
Jokowi pun mengatakan, ia telah mengimbau kepada para Menteri Kabinet Kerja untuk bergerak cepat mewujudkan target-target pemerintah.
"Saya sampaikan, sanggup? Kalau enggak sanggup kita cari yang sanggup. Saya sampaikan seperti itu," ujar Jokowi.
"Misal, bidang pertanian, dalam tiga tahun harus swasembada. Kalau enggak, ada yang lain yang gantiin menteri tersebut," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika