REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan pihaknya tidak akan lagi menyalurkan santunan kepada kaum dhuafa, janda, dan lainnya. Karena, kata dia, pemberian santunan berupa uang tunai itu merupakan penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat.

"Saya tadi habis ketemu dengan pengurus Nahdlatul Ulama (NU) juga, saya bilang saya enggak mau lagi ada santunan dhuafa dan janda, itu bansos enggak jelas," tegas Ahok di Gedung Balai Kota, Jumat (5/12).

Ahok menilai pemberian program jaminan kesehatan dan pendidikan seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS) serta Kartu Jakarta Pintar (KJP) lebih mengedukasi warga dibanding pemberian santunan. Selain itu, lanjut dia, penyaluran bantuan melalui KJS dan KJP dapat membentuk sebuah keadilan sosial.

Hal yang sama juga pernah disampaikannya saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di balai kota bersama Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah dan jajaran pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Saat itu, kata Ahok, Saefullah menyarankan padanya untuk turun langsung ke korban banjir dan membagi-bagikan sembako. Mendengar itu, Basuki langsung menolaknya.

"Lurah Camat yang tahu persis siapa saja warganya yang butuh beras, mereka salurkan dengan baik, itu namanya keadilan sosial. Enggak apa-apa nanti kalau saya dibilang 'payah gubernur turun enggak kasih bantuan apa-apa', emang gue pikirin, ya enggak usah milih gue lagi (jadi Gubernur di Pilkada)," tutup Ahok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika