REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Senior Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mengharapkan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang digelar pada 30 November-3 Desember 2014 di Bali berlangsung secara demokratis.

"Kalau pelaksanaannya tidak demokratis pasti hasilnya ada masalah," kata JK di Kantor Wapres kepada wartawan, Senin petang.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengatakan, bila penyelenggaraan Munas melarang nama-nama lain untuk berpartisipasi dalam bursa ketua umum Partai Golkar, maka hal itu tidak mencerminkan demokrasi di partai.

"Saya sayangkan tata cara seperti itu, akan menimbulkan masalah. Untuk itu harus kembali ke AD/ART partai," kata JK yang kini merupakan Wakil Presiden menjawab pertanyaan wartawan.

JK mengatakan, Munas di Bali tersebut berlangsung demokratis atau tidak, dapat dilihat dalam pelaksanaannya nanti. "Kita lihat pelaksanaannya," katanya.

Ia sendiri mengaku, tidak diundang dalam Munas tersebut. "Tidak ada undangan ke Bali," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika