REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar sedang menggelar munas di Bali sejak Ahad (30/11). Beredar isu munas partai berlambang pohon beringin di Bali itu ingin mengaklamasi Aburizal Bakrie (Ical) untuk kembali menduduki kursi ketua umum.

Mantan ketua umum Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) berpendapat, aklamasi bisa dan boleh terjadi dalam pemilihan ketua umum. Asalkan, aklamasi itu dilakukan dengan cara yang adil. "Boleh saja (aklamasi) kalau itu fair caranya," katanya di Jakarta, Senin (1/12).

Ia mengatakan, proses yang tidak adil dalam munas Golkar kali ini sudah terlihat sejak awal. Misalnya dengan menutup kesempatan atau melarang orang lain menjadi calon ketua umum. "Itu namanya rekayasa," imbuh Jusuf Kalla.

Namun, JK menolak untuk mengatakan kalau munas Bali sudah melanggar AD/ART. Karena munas baru digelar sehari. Munas baru bisa dikatakan melanggar AD/ART dalam perkembangan selanjutnya. 

Hanya saja, kalau melanggar AD/ART maka JK khawatir akan terjadi perpecahan di tubuh Golkar. Sebab, banyak kader yang tidak menerima keputusan munas.

"Kalau tidak menerima akan menimbulkan perpecahan lagi kan," tegas Wapres RI tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika