REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki juru bicara. Alasannya, agar penjelasan tidak simpang siur dan satu pintu.

Juru bicara itu bisa Menteri Sekretaris Negara atau Menteri Komunikasi dan Informasi. Menurutnya, pemerintah bisa menjelaskan apa yang sedang dilakukan lewat jubir.

"Ucapan Presiden itu adalah "sabdo pandito ratu" ucapan seseorang yg bijaksana, mumpuni dan dihormati," katanya lewat akun twitter pribadinya, Ahad (30/11).

Ia beranggapan penjelasan dan ucapan pemerintah terutama presiden harus konsisten. Dikhawatirkan, lama kelamaan kewibawaan presiden akan terkikis dan pupus.

"Karena itu Presiden harus konsisten dg ucapannya. Jangan mencla mencle, hari ini ngomong lain, besok lain lagi," tulisnya.

Kalaupun nantinya ada kebijakan yang terpaksa berubah karena situasi yang ikut berubah, maka hal tersebut tak menjadi masalah. Asanya, keputusan perubahan itu dijelaskan sebabnya.

"Dalam memberi penjelasan pemerintah harus bersikap lugas, jangan menyembunyikan sesuatu apalagi menutup2 i kesalahan dg bahasa tdk jelas,"

"Pemerintah yg jujur dan konsisten dlm ucapan dan perbuatan akan dicintai rakyat dan bertahan lama"

Ia pun menegaskan saran yang dituliskan dalam akun twitternya sudah disampaikan secara lisan kepada pemerintah Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika