REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirut baru PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan, siap bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka transparansi di BUMN.
"Saya menyambut baik apa yang akan dilakukan KPK, BPK maupun pihak-pihak terkait membuat BUMN ini (Pertamina) bisa berjalan lebih transparan dan menjunjung tata kelola perusahaan yang baik," kata Dwi Soetjipto saat konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (28/11).
Menurutnya, sejauh seluruh jajaran direksi memiliki integritas dan transparan, maka tidak perlu khawatir dengan kerja sama itu. "Kerja sama ini justru akan membuat manajemen bergerak lebih aman lagi dalam mengembangkan perusahaan," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Dwi mengatakan siap menjalankan tiga visi dalam tugasnya membenahi perusahaan untuk menjadi ujung tombak program Pemerintah menuju Indonesia berdaulat di bidang energi.
Pertama, dalam jangka pendek Pertamina harus melakukan efisiensi dan meningkatkan produksivitas di seluruh proses bisnis dari hulu hingga hilir.
Kedua, menjalankan arahan Presiden RI agar Pertamina serius berbenah termasuk bagaimana mengatasi berbagai penyimpangan.
Ketiga, menekankan perlunya me-review supply chain yang lebih baik, antara pasar spot dengan kontrak jangka panjang-menengah, termasuk storage capacity agar proses suppply chain ini bisa dikelola lebih optimum ke depan.
"Kami percaya jika Pertamina dikelola dengan baik dan kerja keras seluruh pihak akan menjadi BUMN yang membanggakan," ujarnya.
Terhitung 28 November 2014, Dwi resmi menjadi orang nomor satu di Pertamina menggantikan Karen Agustiawan yang mengundurkan diri sejak 1 Oktober 2014.
Selain Dwi sebagai dirut, pemegang saham juga mengangkat tiga direktur baru Pertamina yaitu Ahmad Bambang (internal), Yenni Andayani (internal), dan Arif Budiman (profesional dari McKinsey). Dengan begitu maka tujuh direksi Pertamina yang menjabat sebelumnya diberhentikan dengan hormat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika